A Lesson of Islam and Democracy from Indonesia


Islam dan Demokrasi merupakan dua hal yang sangat berbeda. Islam bersifat sakral mengandung asas-asas di setiap sendi kehidupan, meliputi: ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sementara demokrasi adalah hasil pemikiran sekular, sebuah sistem politik dan pemerintahan yang lahir di Eropa menjelang akhir abad pertengahan. Secara etimologi, kata demokrasi terdiri dari dua kata Yunani yaitu: demos yang berarti rakyat dan cratein atau cratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Dari pengertian leksikal tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sejak itulah trend dunia mengenal nation-state dan banyak menerapkan sistem domokrasi menjadi model pemerintahan termasuk di Indonesia.
Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak, masih memiliki problem klasik di dalam penerapan sistem pemerintahan. Banyak orang beranggapan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam. Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan dua kelompok, antara kelompok Islamis dan kelompok nasionalis yang mempertentangkan dasar negara dan sistem pemerintahan. Sebagai penengah, terdapat kelompok nasionalis-Islamis. Sejarah mencatat DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) sampai empat kali melakukan percobaan penggulingan kekuasaan dan melakukan makar terhadap negara dan ingin mendirikan negara dengan ideologi Islam.
Di sisi lain, beberapa orang menilai banyak unsur-unsur dalam demokrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti kasus orang yang pindah agama dari Islam. Menurut pandangan Islam berdasarkan hadits: “Man baddala dinahu faqtuluhu” mereka disuruh bertaubat terlebih dahulu, jika menolak maka boleh dibunuh atau diperangi. Dalam sistem demokrasi hal ini tidak dibenarkan, sebab membunuh berarti melanggar kebebasan mereka dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Kemudian dalam demokrasi terdapat prinsip kesamaan antar warga negara. Namun dalam Islam ada beberapa hal yang sangat tegas disebut dalam Al-Qur`an bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya tentang poligami. (QS. An-nisa’ 33) tentang hukum waris (QS. An-nisa’ 11) tentang kesaksian (QS. Al-Baqarah 282). Di samping itu, demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam hal kemaksiatan. Seperti pacaran dan perzinaan, jika di antara laki-laki dan perempuan (bukan suami istri) melakukan hubungan persetubuhan atas dasar suka sama suka maka itu tidak dipermasalahkan. Sedangkan dalam Islam hal ini jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur’an.
Terlepas dari pandangan tersebut, lantas mengapa demokrasi dan Islam justru bisa berjalan berdampingan di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia dan juga negara terbesar ketiga dalam pelaksanaan demokrasi setelah Amerika Serikat dan India. Pada hakikatnya, Pancasilalah yang membuat hubungan Islam dan demokrasi menjadi harmonis, keduanya diyakini bisa saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai sakral keislaman bersifat universal yang merupakan produk cerdas pemikiran para founding father kita di dalam bermasyarakat dan bernegara. Nuansa ilahiah yang terdapat pada sila pertama adalah fondasi penting bagi umat beragama untuk senantiasa berperilaku sesuai nafas nilai-nilai ketuhanan.
Pandangan ini tumbuh dari pemahaman religio-politik bahwa tiap sila dalam Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial) sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Menurut penulis hal yang paling penting adalah bukan menjadikan Islam sebagai sebuah simbol politik yang harus diperjuangkan mati-matian oleh kelompok agamis. Melainkan dilihat dari bagaimana nilai-nilai keislaman disimpan di dalam satu nafas dengan demokrasi untuk memperjuangkan dan menegakkan negara madani (berkemajuan) yang bercita-cita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Faktanya dengan pemahaman seperti itu indonesia dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sistem demokrasi dengan damai, bahkan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi memuji demokrasi dan Islam di indonesia ketika berkunjung ke istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 4 September 2015. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Mesir tersebut ingin belajar dari Indonesia cara mengembangkan demokrasi, mereka juga bertukar pikiran mengenai memajukan demokrasi dan Islam yang rahmatan lil alamin.
Sebagai contoh kecil, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia justru dipimpin oleh non-Muslim yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang biasa akrab dipanggil Ahok. Dengan segala hiruk-pikuk, pro dan kontra serta polemik yang menyertai proses perjalanan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta bisa disimpulkan bahwa warga Jakarta semakin dewasa dan teredukasi, tidak mudah terprovokasi di balik selimut agama. Masyarkat mulai melihat kinerja, tidak semata-mata label agama dan suku yang memjadi variabel pembatas untuk bisa menjadi pemimpin di Jakarta bahkan di Indonesia.
Hal tersebut menunjukan di era sekarang ini masyarakat Indonesia sudah mampu melihat korelasi antara Islam dan Demokrasi bisa berjalan beriringan, selama dalam demokrasi tersebut mereka tetap bisa menjalankan agamanya dengan damai dan aman, daripada menjadikan Islam sebagai asas negara namun konflik terus bermunculan dikarenakan terdapat lima agama yang diakui di Indonesia. Selain itu kalaupun islam dijadikan sebagai dasar negara belum tentu dapat mencapai kesejahteraan yang diinginkan karena di awal masa kemerdekaan negeri  ini sekelompok masyarakat pernah mencoba mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) namun dari perjalanan sejarah negara federasi yang pernah ada, gerakan mengganti ideologi Komunis yang ingin mengganti Pancasila, hingga gerakan ingin mengganti negara Islam adalah pelajaran yang berharga bahwa NKRI  adalah harga mati. Dengan demikian gagasan Negara Islam Indonesia (NII) masih sebuah wacana yang belum bisa diterapkan untuk memayungi bangsa Indonesia yang pluralistis (bermacam-macam agama) yang dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan memperlemah negara.
Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan dalam bernegara bisa tercapai ketika agama dan negara tidak ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan meskipun terdapat beberapa perbedaan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Amerika dan Eropa Indonesia lebih memiliki keterbukaan dalam menghargai kemajemukan agama. Di Indonesia, penganut agama tidak hanya menikmati kebebasan tapi juga penghargaan atas setiap hari besar keagamaannya, misalnya dengan penetapan hari libur nasional.
Kita bisa lihat, di Amerika dan Eropa tidak ada yang namanya libur Idhul Fitri untuk umat Islam bahkan Di Prancis, pemakaian jilbab dilarang, sedangkan di Indonesia, umat Budha dan Konghuchu meskipun pemeluknya hanya beberapa saja namun mereka tetap merasakan keleluasaan merayakan hari agungnya. Hal ini dikarenakan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia sangat menghormati perbedaan. Bagi mereka Islam tidak hanya sebagai doktrin aqidah dan syariah semata, melainkan juga tentang akhlak dan peradaban.
Mengutip pendapatnya KH Said Aqil Siroj yang mengatakan "Man laisa lahul ardlun laisa lahut tarikh. Wa man laisa lahut tarikh laisa lahu dzakirah”. Barangsiapa tak punya tanah air maka ia tak punya sejarah. Dan barangsiapa tidak memiliki sejarah maka dia tidak memiliki karakter,"  Menurut pandangannya, dalam konteks hidup bernegara, cinta Tanah Air harus menjadi prioritas melebihi kelompok termasuk Islam. Hal inilah yang tidak terdapat pada mayoritas Muslim di Timur Tengah sehingga dilanda konflik tak berkesudahan. "Islam saja tidak cukup, harus ada komitmen kebangsaan".

Oleh : Ahmad Royani

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "A Lesson of Islam and Democracy from Indonesia"

Post a Comment