PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT “ABSEN” DALAM PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL TAHUN 2016 ?

Bandung, Santrionline-Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2016 disambut gegap gempita oleh segenap lapisan masyarakat di berbagai daerah Jawa Barat. Tak terkecuali,  pada beberapa Kota dan Kabupaten sambutan dan dukungan juga nampak dari pimpinan daerah, paling tidak dengan kehadiran mereka dalam puncak acara peringatan, Sabtu (22/10/2012).

Namun, pemandangan berbeda dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sepertinya belum menunjukan respon yang cukup berarti. Tidak ada kegiatan yang digelar oleh pemerintah provinsi, ataupun sekedar hadir ditengah-tengah acara peringatan, luput dari pemberitaan.

Untuk sekedar ucapan selamat memang ada dari Gubernur Ahmad Heryawan. Dalam akun halaman Ahmad Heryawan per tanggal 22 Oktober 2016, Aher menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional. Begitupun pada akun instagramnya.

“Selamat Hari Santri Nasional. Semangat Santri: "Semangat kebangsaan, cinta Tanah Air, rela berkorban untuk bangsa dan negara," tulis Aher, mengutip pernyataan Presiden Jokowi dalam Deklarasi Hari Santri Nasional Tahun 2015.

Dimintai tanggapan terkait sepinya respon pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam HSN 2016, Dosen UIN Bandung Dudang Ghazali, mengatakan bahwa hal tersebut semestinya tidak terjadi.

Sebagai Gubernur dengan latar belakang seorang santri dan juga parpol islam, menurut Dosen Fakultas Syariah ini, dukungan pemerintah provinsi dalam peringatan HSN di Jawa Barat sewajarnya harus terdepan.

“Beliau kan berasal dari parpol islam, dan juga sepengetahuan kita beliau juga latar belakangnya santri. Wajar jika masyarakat punya harapan lebih. Bahkan Presiden Jokowi juga menaruh perhatian yang cukup besar dengan hadir dalam deklarasi di Jakarta tahun 2015 dan peringatan tahun ini di Banten”, kata Dudang.

Menurutnya, dukungan pemerintah itu penting untuk lebih mengaktualkan makna resolusi jihad NU Tahun 1945 yang dikumandangkan Hadlratu Syekh KH.Hasyim Asy’ari dalam konteks masa kini, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan jika perlu, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peringatan hari santri. 

“Masyarakat kita membutuhkan spirit resolusi jihad termasuk dalam pengelolaan pemerintahan saat ini. Tidak masalah jika dialokasikan anggaran khusus, masa untuk kegiatan yang lain bisa”, tandasnya.

Dudang pun membandingkan dengan dukungan pemerintah daerah lain yang sejak tahun 2015 sudah mengalokasikan anggaran untuk peringatan hari santri.

“Kemarin, waktu pelepasan rombongan kirab resolusi jihad PBNU di kantor PWNU Jawa Barat menginformasikan beberapa daerah, seperta Jatim dan Banten itu sudah alokasikan. Bahkan di Jatim, seluruh Kota dan Kabupaten diintruksikan oleh pemerintah provinsi. Karena memang legitimasinya jelas sudah ditetapkan sebagai nomeklatur Negara melalui Kepres no 22 Tahun 2015”, jelas Dudang.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari ketika diminta tanggapan terkait kemungkinan adanya alokasi anggaran  khusus untuk peringatan hari santri akan menerimanya sebagai bentuk aspirasi masyarakat sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat semua masukan, saran dan aspirasi tentunya menjadi bagian yang akan kami perjuangkan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Saya akan lihat regulasi dan aturan serta perencanaan terkait hal tersebut”, ucapnya.

Secara pribadi dan kelembagaan, politisi dari Fraksi PDIP ini, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2016.

“Semoga semangat perjuangan, pengabdian, kebersamaan, kerendahan hati, ketekunan dan ukhuwah senantiasa mengawal kita semua dalam membangun karakter kehidupan bangsa”, pungkasnya. (ansorjabar.org)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT “ABSEN” DALAM PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL TAHUN 2016 ?"

Post a Comment