Pelajar Putri NU Dorong Regulasi Anti-Kekerasan Seksual


Jakarta, Santrionline - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) terlibat dalam acara Malam Solidaritas untuk Korban Kekerasan Seksual bertajuk #SOS Save Our Sister di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (13/5) malam. Dalam aksi sosial yang diinisiasi 137 organisasi perempuan ini, aktivis IPPNU meminta pemerintah untuk serius mengatasi masalah kejahatan seksual yang kerap memakan koran dari kalangan perempuan.

Aksi ini diisi dengan talkshow, orasi, penandatanganan petisi, pementasan musik, doa, dan menyalakan 1000 lilin. Tampak hadir pada acara ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin, Humas POLRI, dan anggota DPR RI.

Bendahara Umum IPPNU Ainun Ni'mah menyatakan sikap dengan tegas melalui orasi panggungnya. Dalam orasi ini Ainun menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk dalam darurat kekerasan seksual pada perempuan. Ia menyebutkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan  tahun 2013, 2014 dan 2015 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah kasus yang tertinggi dari bentuk kekerasan lainnya, dengan besaran persentase yang sama yaitu 56%.

Secara khusus dapat dilihat bahwa catatan tahunan Komnas Perempuan 2015 terdapat 6.499 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, di mana bentuk kekerasan seksual adalah perkosaan sebanyak 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.

Ilustrasi kasus-kasus kekerasan seksual serta catatan nasional ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukan negara abai dalam menjamin kemanan dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.

Pemerintah dan masyarakat tak lagi boleh menutup mata! Pelajar, perempuan, dan anak adalah satu di antara banyaknya ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Negara harus menjamin dan memberikan perlindungan segenap warga negara dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan bentuk pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusian yang harus diperangi bersama.

Untuk itu IPPNU mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pelajar, perempuan, dan anak dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Organisasi pelajar putri NU ini meminta DPR-RI segara membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menjamin kewajiban negara dalam mencegah kekerasan seksual, dan menangani dan memulihkan hak korban.

“Aparat penegak hukum harus segera memperoses kasus perkosaan yang dialami YY di Bengkulu, Mistianah di lampung dan korban-korban kekerasan lain. Untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku.”

Bagi IPPNU pemerkosaan dan pelecehan seksual yang disertai kekerasan adalah kejahatan yang maha biadab. “Kami menyatakan perang terhadap segala bentuk kekerasan,” ujar Ainun dalam orasinya. 

(NUonline/ Irma Andriyana)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pelajar Putri NU Dorong Regulasi Anti-Kekerasan Seksual"

Post a Comment