Menjaga Hubungan Akrab NU dan Pemerintah



Menjaga Hubungan Akrab NU dan Pemerintah

Rombongan pengurus PBNU yang dipimpin oleh Rais Aam KH Maruf Amin dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj diterima presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis (31/3). Banyak hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut, terutama masalah-masalah kebangsaan. Belum ada seminggu, tepatnya pada Ahad 27 Maret 2016, Jokowi juga menghadiri puncak peringatan hari lahir ke-70 Muslimat NU di Malang. Di luar dua acara tersebut, susah untuk menghitung berapa kali pertemuan Presiden dengan tokoh atau komunitas NU. Kita tentu bersyukur dengan hubungan yang akrab ini mengingat banyak sekali persoalan bangsa yang membutuhkan kerjasama dari banyak komponen bangsa.  Tanpa rasa saling mempercayai dan kerjasama yang baik, maka perjalanan bangsa ini juga mengalami banyak hambatan. 

Sesungguhnya, jika kita menengok perjalanan sejarah, hubungan NU dengan pemerintah selalu mengalami pasang-surut. Pada era Presiden Soekarno, ketika NU masih menjadi partai politik, Partai NU merupakan salah satu pendukung Soekarno. NU memberikan gelar waliyul amri adhharuri bisysyaukah. NU menjadi garda terdepan membela NKRI yang waktu itu sangat rentan terhadap perpecahan, termasuk pemberontakan oleh kelompok Islam melalui DI/TII.

Pada era Orde Baru, massa NU yang besar dan solid dianggap menjadi ancaman eksistensi kekuasaan Golkar yang mendasarkan diri pada ABRI, Birokrasi, dan kino-kino Golkar. Karena itu, hubungan NU dan pemerintah mengalami masa-masa sulit. Banyak lembaga-lembaga pendidikan dengan nama NU dicurigai sehingga harus berganti nama. Untuk menggelar pengajian, sangat sulit dilakukan dan para intel pun mengawasi dengan ketat aktivitas para dai. Dengan berbagai cara, pemerintah berusaha menjegal Gus Dur dalam Muktamar NU di Cipasung tahun 1989 karena Gus Dur dianggap pemimpin oposisi. Pengabaian NU berarti negara telah mengabaikan sebagian besar potensi bangsa. 

Situasi berbalik setelah masa reformasi sampai dengan hari ini. Semua presiden pasca gerakan reformasi selalu menjaga hubungan baik dengan NU. Berbagai kebijakan penting terkait dengan hubungan agama dan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah selalu meminta saran NU. Perhatian pemerintah terhadap aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi warga NU ditingkatkan. Pesantren dan madrasah semakin meningkat dalam sisi pengakuan eksistensinya maupun bantuan dana, meskipun belum sesuai dengan harapan. Banyak pesantren mendapat program rusunawa untuk asrama santri, pemberian honor bagi para guru ngaji, diakuinya ijazah pesantren untuk masuk ke perguruan tinggi dan lainnya. Semua kebijakan tersebut baru tumbuh di era reformasi. Banyak hal telah berubah setelah komunitas NU diabaikan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru.

NU memang memiliki kekuatan massa besar yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Apalagi saat dunia dihadapkan dengan merebaknya terorisme dan radikalisme serta aliran Islam transnasional. Mereka berusaha merobohkan NKRI sesuai dengan cita-cita dan ideologi yang diusungnya. Tentu saja NU dengan tegas akan membela NKRI. Ajaran Islam Ahlusunnnah wal Jamaah NU moderat, toleran, dan seimbang merupakan pilihan tepat bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Tak heran Presiden Jokowi mendukung pengembangan Islam Nusantara yang digagas oleh NU sebagai cerminan Islam yang menghargai nilai-nilai lokalitas. 

Tentu saja hubungan baik tersebut bisa sangat bermanfaat bagi perjalanan bangsa ini. Banyak sekali persoalan kemasyarakatan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya. NU dengan jaringan yang dimilikinya bisa membantu berbagai program pemerintah sampai ke tingkat akar rumput. Banyak program tidak hanya butuh uang, tetapi pendekatan lain, seperti penanganan kasus terorisme dan radikalisme yang membutuhkan bimbingan agama yang benar bagi mereka yang terlanjur masuk aliran tersebut. 

Posisi NU dihadapan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai oposisi atau koalisi karena NU bukan partai politik. Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pas buat rakyat, tentu sudah sepatutnya bagi NU untuk mengingatkan pemerintah soal ini. Dengan pengalaman sejarahnya yang panjang, NU tidak takut atau enggan menyampaikan kritiknya. Tapi tentu saja, kritik bisa disampaikan secara santun dan tidak harus di depan publik. Yang penting adalah pesan tersebut sampai kepada pengambil kebijakan. Pengabdian NU adalah kepada bangsa dan negara, bukan kepada rezim pemerintahan tertentu yang setiap periode tertentu berganti. NU akan mengawal perjalanan bangsa ini, siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya

(no.or.id/arifan)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Menjaga Hubungan Akrab NU dan Pemerintah"

Post a Comment