Mengawal Ketat Alokasi Dana Desa Di Jawa Timur

Surabaya.Santrionline-Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun anggaran 2016, mulai dicairkan pada April ini. Anggaran Dana Desa kali ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya anggaran hanya 20,7 triliun rupiah menjadi 46,98 triliun rupiah, atau naik 125 persen dari anggaran 2015. Total sebanyak 74 ribu desa se-Indonesia, dengan anggaran tahun lalu tiap desa rata-rata mendapatkan 300 juta rupiah, tahun ini masing-masing desa mendapatkan anggaran mulai 600 juta hingga 800 juta rupiah. Pencairannya dibagi dalam dua tahap, dengan prosentase pembagian 60 persen dan 40 persen. Tahap pertama dicairkan bulan April, sedangkan tahap kedua dilakukan bulan Agustus. Yang perlu menjadi perhatian, pada tahun lalu terdapat penyimpangan peruntukan dana desa sebesar 6 persen, dari total anggaran dana yang diterimakan kepada seluruh desa.

Alokasi Dana Desa Di Jawa Timur

Bagaimanakah peran Pemerintah Provinsi menyambut pencairan tahap pertama Dana Desa di wilayah Jawa Timur? Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengungkapkan, meskipun dana tersebut turun langsung dari Pemerintah Pusat ke desa via Pemerintah Kabupaten, namun Pemprov Jatim berinisiatif mendorong ke arah lebih baik. "Pemprov menyediakan tenaga pendamping Dana Desa, dan mengadakan pelatihan soal pengelolaan dana tersebut kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa", ujar pejabat yang juga pernah menjadi Ketua Umum GP Anshor dua periode kepada Santrionline via telelon, pada 31/03/2016.

Terkait soal payung hukum Dana Desa di daerah berupa Peraturan Bupati, Wakil Gubernur Jatim mempersilakan masing-masing kabupaten untuk membuatnya, sepanjang bertujuan menguatkan UU No.6 Tahun 2014. "Boleh-boleh saja Bupati membuat peraturan, supaya lebih inovatif untuk pengelolaan dana desa yang bermanfaat bagi rakyat. Meskipun sebenarnya aturan dari Pemerintah Pusat sudah cukup jelas mengatur alokasi Dana Desa", tutur Saifullah Yusuf.

Sementara itu, meskipun ada petugas pendamping, pengelolaan dana desa tetap harus diawasi semua pihak. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa, manfaatnya bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukan. Karena penyelewangan dan ketidaktepatan sasaran masih kerap ditemui, Koordinator Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran, FITRA Jatim, Ahmad Dahlan menilai, pengawasan ketat terhadap alokasi Dana Desa masih dirasa sangat minim. Terutama oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat desa sendiri. "Oknum perangkat desa yang kerap melakukan pelanggaran, disebabkan karena kendala kurangnya SDM yang mumpuni, dan juga faktor kesengajaan penyelewengan untuk kepentingan pribadi", pungkas Ahmad Dahlan yang juga mantan aktivis Lakpesdam NU ini, ketika menutup wawancaranya dengan Santrionline.

Reporter : Zamroni

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mengawal Ketat Alokasi Dana Desa Di Jawa Timur"

Post a Comment