Terorisme Harus Di laswan

Terorisme Harus Dilawan
Oleh Abdurrahman Wahid
–Tiga
buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali
lebih dari 180 orang menjadi korban termasuk sangat banyak orang yang
mati seketika. Jelas ini adalah sebuah bagian mengerikan dari tindakan
teror yang selama belasan bulan ini mengetarkan perasaan kita sebagai
warga masyarakat. Penulis berkali-kali minta agar pihak keamanan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghindarkan terjadinya
hal itu. Termasuk mengambil langkah-langkah preventif, antara lain
menahan orang-orang yang keluyuran di negeri kita membawa senjata tajam,
membuat bom-bom rakitan, memproduksi senjata-senjata yang banyak
ragamnya.<>

Namun pihak keamanan merasa tidak punya
bukti-bukti legal yang cukup untuk mengambil tindakan hukum terhadap
mereka. Mungkin di sinilah terletak pokok permasalahan yang kita hadapi.
Kita masih menganut kebijakan-kebijakan “punitif” dan kurang memberikan
perhatian pada tindakan-tindakan “preventif”, kalau belum ada bukti
legal yang cukup tidak di lakukan penangkapan, ini jelas keliru. Hal itu
menyebabkan hilangnya rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya
adalah, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum
dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat
melakukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan
orang.  Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik kita, karena
banyak sekali pelanggaran politik dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.

Sikap
menutup mata oleh aparat keamanan kita terhadap hal-hal yang tidak
benar, juga terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Apabila tindakan hukum diambil oleh aparat, banyak pihak lalu melakukan
sesuatu untuk “Menetralisir” tindakan itu. Kasus Batalyon Linud (Lintas
Udara) angkatan Darat di Binjai, Sumatra Utara, dapat dijadikan contoh,
mereka melakukan tindakan “netralisasi” terhadap langkah-langkah hukum,
karena para anggota Batalyon itu menyaksikan sendiri bagaimana para
perwira AD dan Polri melakukan dukungan (backing) bagi kelompok-kelompok
pelaksana perjudian dan pengedar narkoba, tanpa ada tindakan hukum
apapun terhadap orang-orang itu.

Masalah yang timbul kemudian,
adalah bagaimana mencegah kelompok-kelompok lain untuk mempersiapkan
tindakan teror terhadap masyarakat, termasuk warga Asing. Sikap tutup
mata itu sudah menjadi demikian luas sehingga tidak ada pihak keamanan
yang berani bertindak terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Kalaupun
ada aparat keamanan yang bersih, dapat dimengerti keengganan mereka
melakukan tindakan preventif.  Karena itu akan berarti kemungkinan
berhadapan dengan atasan atau teman sejawat sendiri. Dalam hal ini
berlakulah pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Inilah
apa yang terjadi di pulau Bali itu, jadi tidak usah heran jika hal itu
terjadi, bahkan yang harus diherankan, mengapakah hal ini baru terjadi
sekarang.

Salah satu tanda dari “paralyse” (kelumpuhan) tadi,
adalah hubungan sangat baik antara aparat keamanan dengan pihak-pihak
teroris dan preman sendiri. Seolah-olah mereka mendapatkan kedudukan
terhormat dalam masyarakat, karena kemanapun menutupi ke-premanan
mereka. Bahkan ada benggol preman yang berpidato di depan agamawan,
seolah-olah dia lepas dari hukum-hukum sebab-akibat. Herankah kita jika
orang tidak merasa ada gunanya melakukan tindakan preventif ? Padahal
hakikat tindakan moral adalah mencegah dilakukannya langkah-langkah
melanggar hukum,  dengan terciptanya rasa malu pada diri calon-calon
pelanggar kedaulatan hukum.

Kalau orang merasa terjerumus menjadi
preman atau teroris, herankah kita jika ada pihak keamanan yang justru
takut melawan mereka? bukanya melawan mereka? Apalagi kalau Wakil
Presidennya menerima para teroris di kantor dan memperlakukan
seolah-olah pahlawan? Bukan kah ini berarti pelecehan yang sangat serius
dalam kehidupan bermasyarakat kita, kesalahan sikap ini ditutup-tutupi
pula oleh anggapan bahwa Amarika Serikat-lah yang bersekongkol dengan
TNI untuk menimbulkan hal-hal di atas guna melaksanakan”rencana jahat
dari CIA (Central Inteligence Agency)? “Teori” ini harus
diselidiki secara mendalam, namun masing-masing pihak tidak perlu
menunggu.  Inilah prinsip yang harus dilakukan, tidak perlu harus
menunggu hasil penelitian.

Memang harus setelah bertahun-tahun,
hal semacam ini baru dapat diketahui sebagai kebijakan baru dibidang
keamanan, guna memungkinkan tercapainya ketenangan yang benar-benar
tangguh?. Sudah tentu, sebuah kebijakan harus benar-benar sesuai dengan
kebutuhan yang ada, dalam hal ini keperluan akan tindakan-tindakan untuk
mencegah terulangnya kejadian seperti di Bali itu.  Karenanya tindakan
preventif  harus diutamakan, guna menghindarkan vakum kekuasaan keamanan
terlalu lama. Kebutuhan itu megharuskan kita segera mencapai
kesepakatan,  mengatasi kekosongan kekuasaan keamanan yang terlalu lama
dapat berakibat semakin beraninya pihak-pihak yang melakukan
destabilisasi di negeri kita.

Untuk itu di perlukan beberapa
tindakan di lakukan secara simultan (bersama-sama). Pertama, harus
dilakukan upaya nyata untuk menghentikan KKN oleh birokrasi negara
dengan adanya KKN, birokrasi pemerintah tidak akan dapat menjalankan
tugas secara adil, jujur dan sesuai dengan undang-undang yang ada begitu
juga, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-undang
tidak akan dapat terlaksana jika KKN masih ada. Dengan demikian,
menciptakan kebersihan di lingkungan sipil dan militer merupakan
persyaratan utama bagi penegak demokrasi di negeri kita.

Syarat
ketiga yang tidak kalah penting adalah kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kenyataan yang ada. Kita tidak dapat membuat istana di
awang-awang, melainkan atas kenyataan yang ada di bumi Indoesia karena
itulah, dalam sebuah surat kepada mantan Presiden HM. Soeharto penulis
mengatakan bahwa kita harus siap untuk memanfatkan para konglomerat yang
tidak mengembalikan pinjaman mereka Bank-bank pemerintah, dalam masalah
perdata asalkan uang hasil pinjaman itu di konfrensikan menjadi kredit
murah bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Soal-soal pidana menjadi
tanggung jawab aparat hukum yang ada, dan tidak pantas dicampuri baik
oleh pihak eksekutif maupun legeslatif, resep ini memang terasa terlalu
sumir dan elitis, tetapi memberikan harapan cukup untuk tetap
menciptakan keamanan dan dalam menopang kebangkitan kembali ekonomi
nasional kita. Sebagai usulan, ia merupakan sesuatu yang menarik, bukan?

Sumber: gusdur.net

Terorisme Harus Dilawan
Oleh Abdurrahman Wahid
–Tiga
buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali
lebih dari 180 orang menjadi korban termasuk sangat banyak orang yang
mati seketika. Jelas ini adalah sebuah bagian mengerikan dari tindakan
teror yang selama belasan bulan ini mengetarkan perasaan kita sebagai
warga masyarakat. Penulis berkali-kali minta agar pihak keamanan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghindarkan terjadinya
hal itu. Termasuk mengambil langkah-langkah preventif, antara lain
menahan orang-orang yang keluyuran di negeri kita membawa senjata tajam,
membuat bom-bom rakitan, memproduksi senjata-senjata yang banyak
ragamnya.<>

Namun pihak keamanan merasa tidak punya
bukti-bukti legal yang cukup untuk mengambil tindakan hukum terhadap
mereka. Mungkin di sinilah terletak pokok permasalahan yang kita hadapi.
Kita masih menganut kebijakan-kebijakan “punitif” dan kurang memberikan
perhatian pada tindakan-tindakan “preventif”, kalau belum ada bukti
legal yang cukup tidak di lakukan penangkapan, ini jelas keliru. Hal itu
menyebabkan hilangnya rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya
adalah, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum
dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat
melakukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan
orang.  Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik kita, karena
banyak sekali pelanggaran politik dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.

Sikap
menutup mata oleh aparat keamanan kita terhadap hal-hal yang tidak
benar, juga terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat.
Apabila tindakan hukum diambil oleh aparat, banyak pihak lalu melakukan
sesuatu untuk “Menetralisir” tindakan itu. Kasus Batalyon Linud (Lintas
Udara) angkatan Darat di Binjai, Sumatra Utara, dapat dijadikan contoh,
mereka melakukan tindakan “netralisasi” terhadap langkah-langkah hukum,
karena para anggota Batalyon itu menyaksikan sendiri bagaimana para
perwira AD dan Polri melakukan dukungan (backing) bagi kelompok-kelompok
pelaksana perjudian dan pengedar narkoba, tanpa ada tindakan hukum
apapun terhadap orang-orang itu.

Masalah yang timbul kemudian,
adalah bagaimana mencegah kelompok-kelompok lain untuk mempersiapkan
tindakan teror terhadap masyarakat, termasuk warga Asing. Sikap tutup
mata itu sudah menjadi demikian luas sehingga tidak ada pihak keamanan
yang berani bertindak terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Kalaupun
ada aparat keamanan yang bersih, dapat dimengerti keengganan mereka
melakukan tindakan preventif.  Karena itu akan berarti kemungkinan
berhadapan dengan atasan atau teman sejawat sendiri. Dalam hal ini
berlakulah pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Inilah
apa yang terjadi di pulau Bali itu, jadi tidak usah heran jika hal itu
terjadi, bahkan yang harus diherankan, mengapakah hal ini baru terjadi
sekarang.

Salah satu tanda dari “paralyse” (kelumpuhan) tadi,
adalah hubungan sangat baik antara aparat keamanan dengan pihak-pihak
teroris dan preman sendiri. Seolah-olah mereka mendapatkan kedudukan
terhormat dalam masyarakat, karena kemanapun menutupi ke-premanan
mereka. Bahkan ada benggol preman yang berpidato di depan agamawan,
seolah-olah dia lepas dari hukum-hukum sebab-akibat. Herankah kita jika
orang tidak merasa ada gunanya melakukan tindakan preventif ? Padahal
hakikat tindakan moral adalah mencegah dilakukannya langkah-langkah
melanggar hukum,  dengan terciptanya rasa malu pada diri calon-calon
pelanggar kedaulatan hukum.

Kalau orang merasa terjerumus menjadi
preman atau teroris, herankah kita jika ada pihak keamanan yang justru
takut melawan mereka? bukanya melawan mereka? Apalagi kalau Wakil
Presidennya menerima para teroris di kantor dan memperlakukan
seolah-olah pahlawan? Bukan kah ini berarti pelecehan yang sangat serius
dalam kehidupan bermasyarakat kita, kesalahan sikap ini ditutup-tutupi
pula oleh anggapan bahwa Amarika Serikat-lah yang bersekongkol dengan
TNI untuk menimbulkan hal-hal di atas guna melaksanakan”rencana jahat
dari CIA (Central Inteligence Agency)? “Teori” ini harus
diselidiki secara mendalam, namun masing-masing pihak tidak perlu
menunggu.  Inilah prinsip yang harus dilakukan, tidak perlu harus
menunggu hasil penelitian.

Memang harus setelah bertahun-tahun,
hal semacam ini baru dapat diketahui sebagai kebijakan baru dibidang
keamanan, guna memungkinkan tercapainya ketenangan yang benar-benar
tangguh?. Sudah tentu, sebuah kebijakan harus benar-benar sesuai dengan
kebutuhan yang ada, dalam hal ini keperluan akan tindakan-tindakan untuk
mencegah terulangnya kejadian seperti di Bali itu.  Karenanya tindakan
preventif  harus diutamakan, guna menghindarkan vakum kekuasaan keamanan
terlalu lama. Kebutuhan itu megharuskan kita segera mencapai
kesepakatan,  mengatasi kekosongan kekuasaan keamanan yang terlalu lama
dapat berakibat semakin beraninya pihak-pihak yang melakukan
destabilisasi di negeri kita.

Untuk itu di perlukan beberapa
tindakan di lakukan secara simultan (bersama-sama). Pertama, harus
dilakukan upaya nyata untuk menghentikan KKN oleh birokrasi negara
dengan adanya KKN, birokrasi pemerintah tidak akan dapat menjalankan
tugas secara adil, jujur dan sesuai dengan undang-undang yang ada begitu
juga, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-undang
tidak akan dapat terlaksana jika KKN masih ada. Dengan demikian,
menciptakan kebersihan di lingkungan sipil dan militer merupakan
persyaratan utama bagi penegak demokrasi di negeri kita.

Syarat
ketiga yang tidak kalah penting adalah kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kenyataan yang ada. Kita tidak dapat membuat istana di
awang-awang, melainkan atas kenyataan yang ada di bumi Indoesia karena
itulah, dalam sebuah surat kepada mantan Presiden HM. Soeharto penulis
mengatakan bahwa kita harus siap untuk memanfatkan para konglomerat yang
tidak mengembalikan pinjaman mereka Bank-bank pemerintah, dalam masalah
perdata asalkan uang hasil pinjaman itu di konfrensikan menjadi kredit
murah bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Soal-soal pidana menjadi
tanggung jawab aparat hukum yang ada, dan tidak pantas dicampuri baik
oleh pihak eksekutif maupun legeslatif, resep ini memang terasa terlalu
sumir dan elitis, tetapi memberikan harapan cukup untuk tetap
menciptakan keamanan dan dalam menopang kebangkitan kembali ekonomi
nasional kita. Sebagai usulan, ia merupakan sesuatu yang menarik, bukan?

Sumber: gusdur.net

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Bagikan ke:

Komentar

komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *